a.

Penyiapan bahan masukan bagi perumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan tentang pembinaan kekuatan komponen kekuatan pertahanan negara;

b.

Penetapan kebijakan di bidang pembinaan kekuatan komponen kekuatan pertahanan negara, serta mobilisasi dan demobilisasi;

c.

Pembinaan materiil pertahanan negara yang meliputi pembinaan administrasi, pembinaan pemeliharaan termasuk inventarisasi dan penghapusan materiil dalam bentuk bekal, alat peralatan dan alat utama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.

Pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan negara yang meliputi pembinaan administrasi, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan materiil dalam bentuk fasilitas dan jasa komunikasi elektronika, transportasi dan pemeliharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Pembinaan sistem kesehatan nasional agar pada saatnya dapat ditransformasikan menjadi sistem kesehatan pertahanan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

Pembinaan administrasi materiil, fasilitas, dan jasa, serta personel bidang kesehatan yang telah dialokasikan kepada TNI;

g.

Pembinaan satuan-satuan komponen kekuatan agar memiliki kesiapan optimal untuk dikerahkan/digunakan untuk menanggulangi ancaman yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.

Peningkatan kemampuan personel komponen kekuatan pertahanan negara;

i.

Pembinaan administrasi veteran serta pengurusan tanda jasa, gelar dan tanda kehormatan personel komponen kekuatan pertahanan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.

Administrasi penyediaan tenaga manusia dalam rangka pembentukan komponen utama pertahanan negara yang meliputi kampanye, seleksi dan pemanggilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k.

Koordinasi instansi terkait sesuai lingkup tugasnya;

l.

Pemberian bimbingan teknis, perijinan dan supervisi dalam pembinaan kekuatan komponen kekuatan pertahanan negara;

m.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n.

Analisa dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan kekuatan komponen kekuatan pertahanan negara;

o.

Koordinasi staf, dukungan teknis, administrasi dan kerumahtanggaan Ditjen.

a.

Sekretariat Direktorat Jenderal;

b.

Direktorat Materiil;

c.

Direktorat Fasilitas dan Jasa:

d.

Direktorat  Kesehatan;

e.

Direktorat Personel dan Veteran.